BPKAD Sumsel Gelar Bimtek IPKD Tahun Anggaran 2025 Tahun Ukur 2026, Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Siapkan Data dan Dokumen Penilaian


Palembang – Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Selatan menggelar kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penginputan dan Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Tahun Anggaran 2025 Tahun Ukur 2026. Kegiatan ini diikuti oleh Tim IPKD dari 17 kabupaten/kota se-Sumatera Selatan yang terdiri atas unsur Bappeda/Bapperida/BRIDA, BPKAD, Bapenda, Inspektorat, dan Diskominfo.

Bimtek yang dilaksanakan pada 29 September 2026 tersebut merupakan tindak lanjut arahan Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri dalam rangka mendukung pelaksanaan pengukuran IPKD Tahun 2026. Kegiatan ini bertujuan memperkuat koordinasi, konsultasi, verifikasi, dan evaluasi pemenuhan indikator IPKD oleh pemerintah daerah.

Dari Kabupaten Musi Banyuasin, Irma Santi Dewi, ST., M.AP. dan Nelva Susanty, SE., M.Si. mengikuti kegiatan sebagai perwakilan Bapperida Kabupaten Musi Banyuasin. Kehadiran peserta dari berbagai perangkat daerah menjadi bagian penting dalam upaya memastikan ketersediaan data dan dokumen pendukung yang dibutuhkan dalam proses penilaian IPKD.

Dalam pemaparannya, narasumber dari BRIDA Provinsi Sumatera Selatan dan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan menjelaskan berbagai pembaruan indikator penilaian IPKD Tahun Ukur 2026. Salah satu fokus pembahasan adalah penambahan indikator baru pada beberapa dimensi penilaian, termasuk kesesuaian target kinerja Kerangka Ekonomi Makro daerah terhadap Kerangka Ekonomi Makro Nasional, tindak lanjut dukungan pemerintah daerah terhadap kebijakan prioritas nasional, serta alokasi belanja wajib yang bersumber dari penerimaan pajak daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain itu, peserta juga memperoleh pemahaman mengenai mekanisme pengumpulan, penginputan, dan verifikasi data IPKD, kelengkapan dokumen pendukung pengelolaan keuangan daerah, identifikasi permasalahan yang sering dihadapi dalam penyediaan data, serta langkah-langkah tindak lanjut terhadap hasil evaluasi IPKD periode sebelumnya.

Melalui kegiatan ini, pemerintah kabupaten dan kota di Sumatera Selatan diharapkan dapat meningkatkan kualitas pemenuhan indikator IPKD secara lebih terukur dan berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan melalui inventarisasi dan pemutakhiran data, penguatan koordinasi antarperangkat daerah, verifikasi internal, serta pemantauan berkala terhadap capaian indikator yang menjadi objek penilaian.

Partisipasi aktif perangkat daerah dalam kegiatan ini diharapkan semakin mendorong terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien, sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di masing-masing daerah.





Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Pages